01 Dec 2008 17:11:00 WIB
Jakarta, Kompas - Separatisme dinilai tidak ada lagi di Papua. Munculnya ungkapan seperti keinginan untuk merdeka diduga lebih disebabkan oleh harapan untuk diperlakukan sama dan sederajat, sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.
Untuk itu, pendekatan kultural dinilai lebih cocok untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk ”Separatisme Papua: Tuntutan atau Intervensi Asing?”, Kamis (27/11) di Gedung DPR, Jakarta.
Dalam diskusi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu hadir sebagai pembicara, anggota DPR dari Fraksi Golkar Yorrys Raweyai, anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Ali Mochtar Ngabalin, serta mantan anggota OPM Nicholas Messet.
Menurut Ali Mochtar, selama ini pemerintah pusat dinilai kurang sepenuhnya memberi keleluasaan bagi Papua. Undang-Undang tentang Otonomi Khusus dilihatnya tetap sebagai bentuk intervensi pemerintah pusat pada Papua. ”Seperti ular, dilepas kepalanya tetapi tetap dipegang ekornya,” kata Ali.
Masyarakat Papua, tuturnya, selayaknya diajak duduk bersama untuk membicarakan Papua. Ia yakin, yang terjadi saat ini tentang Papua adalah ungkapan dari warga yang diperlakukan tidak adil, bukan pernyataan diri untuk berpisah dari Indonesia.
Papua membangun
Hal senada diungkapkan oleh Nicholas Messet. Bahkan, menurut dia, OPM tidak ada lagi. ”Yang ada adalah Orang Papua Membangun,” kata Nicholas.
Dalam diskusi itu ia menegaskan, Papua adalah bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, selayaknya Papua diperlakukan sama dan sederajat dengan provinsi lain di Indonesia.
Namun, Yorrys melihat perlu penyelesaian yang lebih adil bagi Papua. Otonomi khusus (otsus), menurut dia, bukanlah kebijakan yang diberikan. Ada unsur-unsur ideologis di dalamnya. ”Otsus lebih terkait dengan harga diri warga Papua,” kata Yorrys.
Ia menyebutkan, dibandingkan dengan Belanda, Pemerintah Indonesia dilihatnya jauh lebih eksploitatif terhadap Papua. Untuk itu, menurut dia, pemerintah perlu lebih mendengarkan suara warga Papua. (JOS)
source :
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/28/00412479/pendekatan.kultural.lebih.cocok.bagi.papua
Pendekatan Kultural Lebih Cocok bagi Papua
Oleh : Kompas
Jakarta, Kompas - Separatisme dinilai tidak ada lagi di Papua. Munculnya ungkapan seperti keinginan untuk merdeka diduga lebih disebabkan oleh harapan untuk diperlakukan sama dan sederajat, sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.Untuk itu, pendekatan kultural dinilai lebih cocok untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk ”Separatisme Papua: Tuntutan atau Intervensi Asing?”, Kamis (27/11) di Gedung DPR, Jakarta.
Dalam diskusi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu hadir sebagai pembicara, anggota DPR dari Fraksi Golkar Yorrys Raweyai, anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Ali Mochtar Ngabalin, serta mantan anggota OPM Nicholas Messet.
Menurut Ali Mochtar, selama ini pemerintah pusat dinilai kurang sepenuhnya memberi keleluasaan bagi Papua. Undang-Undang tentang Otonomi Khusus dilihatnya tetap sebagai bentuk intervensi pemerintah pusat pada Papua. ”Seperti ular, dilepas kepalanya tetapi tetap dipegang ekornya,” kata Ali.
Masyarakat Papua, tuturnya, selayaknya diajak duduk bersama untuk membicarakan Papua. Ia yakin, yang terjadi saat ini tentang Papua adalah ungkapan dari warga yang diperlakukan tidak adil, bukan pernyataan diri untuk berpisah dari Indonesia.
Papua membangun
Hal senada diungkapkan oleh Nicholas Messet. Bahkan, menurut dia, OPM tidak ada lagi. ”Yang ada adalah Orang Papua Membangun,” kata Nicholas.
Dalam diskusi itu ia menegaskan, Papua adalah bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, selayaknya Papua diperlakukan sama dan sederajat dengan provinsi lain di Indonesia.
Namun, Yorrys melihat perlu penyelesaian yang lebih adil bagi Papua. Otonomi khusus (otsus), menurut dia, bukanlah kebijakan yang diberikan. Ada unsur-unsur ideologis di dalamnya. ”Otsus lebih terkait dengan harga diri warga Papua,” kata Yorrys.
Ia menyebutkan, dibandingkan dengan Belanda, Pemerintah Indonesia dilihatnya jauh lebih eksploitatif terhadap Papua. Untuk itu, menurut dia, pemerintah perlu lebih mendengarkan suara warga Papua. (JOS)
source :
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/28/00412479/pendekatan.kultural.lebih.cocok.bagi.papua
Artikel lainnya
- Din Syamsuddin Cium Jenazah Istri untuk Terakhir Kali
- Yusril Emoh Lapor Satgas Soal Kasus Sisminbakum
- Ngabalin: Sama Denny Jangan Guru Besar, Tapi Sorban Besar Saja
- Denny Bantah Tolak Debat dengan Ngabalin
- Nasrudin Zulkarnaen, Pelobi Tingkat Tinggi yang Tewas Penuh Kontroversi
- Massa Serahkan Tuntutan ke Sekwilpres
- Ribuan orang dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terlibat aksi
- GIB Serukan Mosi Tak Percaya Pada SBY
- Ali Mochtar Ngabalin : BKPRMI Bukan Gerakan Terorisme
- Kelakuan Penyelenggara Negara Khianati Pancasila
- Federasi Timur Raya Dideklarasikan
- Ngabalin Kerahkan Pemuda Masjid
- Program 100 Hari SBY Dipertaruhkan Century
- Ngabalin: 3 Nama Berinisial S-B-Y Harus Bertanggungjawab
- Ngabalin: Ruhut Jangan Asal Tuduh
