19 Apr 2007 12:31:15 WIB
Tewasnya seorang mahasiswa Indonesia, Partahi Mamora Halomoan Lumbantoruan asal Sumatera Utara akibat aksi penembakan oleh seorang mahasiswa asal Korea Selatan di Universitas Virginia Tech disebabkan kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS tidak membuat kebijakan yang ketat terhadap praktek jual beli senjata api.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Hasan Wirajuda seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima Surat Kepercayaan Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari Duta Besar Laos, Timor Leste, Italia dan Republik Rusia di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (19/4).
"Ini memang tidak terlepas dari praktek dan kebijakan AS yang menjual senjata api kepada masyarakat dengan bebas," kata Hasan.
Dengan demikian, untuk mengontrol dan mengawasi kepemilikan senjata api di masyarakat sangat sulit dan akan menjadi perdebatan di dunia.
"Memang itu masalah dalam negeri AS, kita tidak bisa mencampurinya, namun kontrol
kepemilikan senjata api menjadi isu yang diperdebatkan," tambah Hasan.
Untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang, Hasan
meminta kepada seluruh mahasiswa Indonesia dan juga masyarakat Indonesia yang ada
di AS untuk melaporkan diri secara berkala ke Kedutaan Besar Indonsia di New York
dan Washington. Dengan demikian, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
Kedubes dengan cepat akan memantau dan menghubungi pihak keluarga.
"Diharapkan kepada mahasiswa untuk lapor bila tiba di AS, harus kontinyu seperti
Almarhum Partahi," harap Hasan.
Sementara itu, Hasan menjelaskan, jenazah mahasiswa asal Sumatera Utara ini akan tiba di Jakarta pada hari Minggu.
"Hari ini dilakukan otopsi dan disemayamkan di rumah duka, diupayakan terbang malam ini atau paling tidak Jum'at ke New York, tiba di jakarta hari Minggu," jelas Hasan. (Zul)
Hasan Wirajuda: Mahasiswa Indonesia Tewas Akibat Kebijakan AS
Oleh : Zul
Tewasnya seorang mahasiswa Indonesia, Partahi Mamora Halomoan Lumbantoruan asal Sumatera Utara akibat aksi penembakan oleh seorang mahasiswa asal Korea Selatan di Universitas Virginia Tech disebabkan kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS tidak membuat kebijakan yang ketat terhadap praktek jual beli senjata api.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Hasan Wirajuda seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima Surat Kepercayaan Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari Duta Besar Laos, Timor Leste, Italia dan Republik Rusia di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (19/4).
"Ini memang tidak terlepas dari praktek dan kebijakan AS yang menjual senjata api kepada masyarakat dengan bebas," kata Hasan.
Dengan demikian, untuk mengontrol dan mengawasi kepemilikan senjata api di masyarakat sangat sulit dan akan menjadi perdebatan di dunia.
"Memang itu masalah dalam negeri AS, kita tidak bisa mencampurinya, namun kontrol
kepemilikan senjata api menjadi isu yang diperdebatkan," tambah Hasan.
Untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang, Hasan
meminta kepada seluruh mahasiswa Indonesia dan juga masyarakat Indonesia yang ada
di AS untuk melaporkan diri secara berkala ke Kedutaan Besar Indonsia di New York
dan Washington. Dengan demikian, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
Kedubes dengan cepat akan memantau dan menghubungi pihak keluarga.
"Diharapkan kepada mahasiswa untuk lapor bila tiba di AS, harus kontinyu seperti
Almarhum Partahi," harap Hasan.
Sementara itu, Hasan menjelaskan, jenazah mahasiswa asal Sumatera Utara ini akan tiba di Jakarta pada hari Minggu.
"Hari ini dilakukan otopsi dan disemayamkan di rumah duka, diupayakan terbang malam ini atau paling tidak Jum'at ke New York, tiba di jakarta hari Minggu," jelas Hasan. (Zul)
Artikel lainnya
- Din Syamsuddin Cium Jenazah Istri untuk Terakhir Kali
- Yusril Emoh Lapor Satgas Soal Kasus Sisminbakum
- Ngabalin: Sama Denny Jangan Guru Besar, Tapi Sorban Besar Saja
- Denny Bantah Tolak Debat dengan Ngabalin
- Nasrudin Zulkarnaen, Pelobi Tingkat Tinggi yang Tewas Penuh Kontroversi
- Massa Serahkan Tuntutan ke Sekwilpres
- Ribuan orang dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terlibat aksi
- GIB Serukan Mosi Tak Percaya Pada SBY
- Ali Mochtar Ngabalin : BKPRMI Bukan Gerakan Terorisme
- Kelakuan Penyelenggara Negara Khianati Pancasila
- Federasi Timur Raya Dideklarasikan
- Ngabalin Kerahkan Pemuda Masjid
- Program 100 Hari SBY Dipertaruhkan Century
- Ngabalin: 3 Nama Berinisial S-B-Y Harus Bertanggungjawab
- Ngabalin: Ruhut Jangan Asal Tuduh
