19 Apr 2007 17:22:17 WIB
Presiden Ryaas Digoyang, DPR Kurang Kerjaan
Jakarta: Anggota DPR diminta tak mengutak-atik posisi Ryaas Rasyid sebagai Ketua Tim Evaluasi IPDN. Politisi di Senayan disarankan lebih baik mengurus konstituen pada saat reses ini daripada meributkan posisi Presiden Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK).
Begitu pendapat anggota Komisi I DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB) Ali Mochtar Ngabalin. Menurut dia, Ryaas yang juga anggota Komisi II DPR itu sedang mengemban tugas negara dengan menjadi ketua tim evaluasi IPDN.
Ryaas dipercaya memimpin Tim Evaluasi IPDN karena memiliki intelektual yang tinggi, leadership dan pernah menjadi rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sehingga dia mengerti persoalan yang dihadapi IPDN.
”Jadi, teman-teman DPR harus mengerti bahwa Ryaas ditugaskan presiden karena presiden percaya Ryaas adalah pakar,” katanya.
Ngabalin meminta agar posisi Ryaas sebagai ketua tim evaluasi tak usah dipersoalkan. Toh, katanya, tim ini hanya bertugas selama dua bulan. ”Kita berharap apa yang dilakukan Ryaas bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan presiden,” ketua DPP PBB ini.
Ia berpendapat, anggota DPR yang mempersoalkan rangkap jabatan Ryaas adalah mereka yang kurang kerjaan dan tak punya isu untuk dimainkan. ”Daripada mengutak-atik posisi Ryaas, lebih baik anggota DPR mengurus konstituen di masa reses ini,” katanya.
Ngabalin juga meminta Ketua DPR Agung Laksono untuk memberikan pernyataan tegas mengenai rangkap jabatan Ryaas ini. ”Jangan mengambang seperti itu,” katanya.
Sebelumnya, Agung berjanji akan mengkaji rangkap jabatan Ryaas. DPR, kata dia, akan meminta konfirmasi kepada pemerintah mengenai posisi Ryaas sebagai ketua tim evaluasi IPDN
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan hal sama ketika ditanya polemik rangkap jabatan yang disandang Ryaas Rasyid.
"Penunjukkan Pak Ryaas tidak menyalahi aturan. Tim evaluasi anggotanya memang bisa berasal dari berbagai unsur. Itu dianggap sebagai panitia negara bukan panitia pemerintah," beber Yusril di Kantor Kepresidenan, sebelum mengikuti rapat kabinet tentang pembahasan RUU Pemilu, Kamis siang (19/4).
Yusril mencontohkan adanya Hakim Agung, M Jaelani yang menjadi anggota Tim Pencari Fakta untuk kasus Timor-Timur. Begitu juga dengan wartawan yang mengurus PWI.
"Kalau Anda wartawan lalu pengurus PWI, apakah itu rangkap jabatan?," tanya balik bekas Menkumdang ini.
Berdasarkan Keppres No. 8/2007, Presiden SBY menetapkan Ryaas Rasyid pernah menjadi Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi Ketua Tim Pelaksana Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN pasca-kasus kematian Cliff Muntu.
Ryaas didampingi anggota diantaranya adalah Prof. DR. Arief Rachman, Semana Wijoyo, Prof. DR Eko Budiharjo, Supeno Janali, Muchlis Hamdi, Nasrudin, Ratna Djuwita, serta Rini Penganti. Mereka diberi waktu dua bulan untuk menyelesaikan tugas evaluasi. (Zul)
Presiden Ryaas Digoyang, DPR Kurang Kerjaan
Oleh : Zul
Presiden Ryaas Digoyang, DPR Kurang Kerjaan
Jakarta: Anggota DPR diminta tak mengutak-atik posisi Ryaas Rasyid sebagai Ketua Tim Evaluasi IPDN. Politisi di Senayan disarankan lebih baik mengurus konstituen pada saat reses ini daripada meributkan posisi Presiden Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK).
Begitu pendapat anggota Komisi I DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB) Ali Mochtar Ngabalin. Menurut dia, Ryaas yang juga anggota Komisi II DPR itu sedang mengemban tugas negara dengan menjadi ketua tim evaluasi IPDN.
Ryaas dipercaya memimpin Tim Evaluasi IPDN karena memiliki intelektual yang tinggi, leadership dan pernah menjadi rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sehingga dia mengerti persoalan yang dihadapi IPDN.
”Jadi, teman-teman DPR harus mengerti bahwa Ryaas ditugaskan presiden karena presiden percaya Ryaas adalah pakar,” katanya.
Ngabalin meminta agar posisi Ryaas sebagai ketua tim evaluasi tak usah dipersoalkan. Toh, katanya, tim ini hanya bertugas selama dua bulan. ”Kita berharap apa yang dilakukan Ryaas bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan presiden,” ketua DPP PBB ini.
Ia berpendapat, anggota DPR yang mempersoalkan rangkap jabatan Ryaas adalah mereka yang kurang kerjaan dan tak punya isu untuk dimainkan. ”Daripada mengutak-atik posisi Ryaas, lebih baik anggota DPR mengurus konstituen di masa reses ini,” katanya.
Ngabalin juga meminta Ketua DPR Agung Laksono untuk memberikan pernyataan tegas mengenai rangkap jabatan Ryaas ini. ”Jangan mengambang seperti itu,” katanya.
Sebelumnya, Agung berjanji akan mengkaji rangkap jabatan Ryaas. DPR, kata dia, akan meminta konfirmasi kepada pemerintah mengenai posisi Ryaas sebagai ketua tim evaluasi IPDN
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan hal sama ketika ditanya polemik rangkap jabatan yang disandang Ryaas Rasyid.
"Penunjukkan Pak Ryaas tidak menyalahi aturan. Tim evaluasi anggotanya memang bisa berasal dari berbagai unsur. Itu dianggap sebagai panitia negara bukan panitia pemerintah," beber Yusril di Kantor Kepresidenan, sebelum mengikuti rapat kabinet tentang pembahasan RUU Pemilu, Kamis siang (19/4).
Yusril mencontohkan adanya Hakim Agung, M Jaelani yang menjadi anggota Tim Pencari Fakta untuk kasus Timor-Timur. Begitu juga dengan wartawan yang mengurus PWI.
"Kalau Anda wartawan lalu pengurus PWI, apakah itu rangkap jabatan?," tanya balik bekas Menkumdang ini.
Berdasarkan Keppres No. 8/2007, Presiden SBY menetapkan Ryaas Rasyid pernah menjadi Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi Ketua Tim Pelaksana Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN pasca-kasus kematian Cliff Muntu.
Ryaas didampingi anggota diantaranya adalah Prof. DR. Arief Rachman, Semana Wijoyo, Prof. DR Eko Budiharjo, Supeno Janali, Muchlis Hamdi, Nasrudin, Ratna Djuwita, serta Rini Penganti. Mereka diberi waktu dua bulan untuk menyelesaikan tugas evaluasi. (Zul)
Artikel lainnya
- Din Syamsuddin Cium Jenazah Istri untuk Terakhir Kali
- Yusril Emoh Lapor Satgas Soal Kasus Sisminbakum
- Ngabalin: Sama Denny Jangan Guru Besar, Tapi Sorban Besar Saja
- Denny Bantah Tolak Debat dengan Ngabalin
- Nasrudin Zulkarnaen, Pelobi Tingkat Tinggi yang Tewas Penuh Kontroversi
- Massa Serahkan Tuntutan ke Sekwilpres
- Ribuan orang dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terlibat aksi
- GIB Serukan Mosi Tak Percaya Pada SBY
- Ali Mochtar Ngabalin : BKPRMI Bukan Gerakan Terorisme
- Kelakuan Penyelenggara Negara Khianati Pancasila
- Federasi Timur Raya Dideklarasikan
- Ngabalin Kerahkan Pemuda Masjid
- Program 100 Hari SBY Dipertaruhkan Century
- Ngabalin: 3 Nama Berinisial S-B-Y Harus Bertanggungjawab
- Ngabalin: Ruhut Jangan Asal Tuduh
