18 May 2009 10:22:09 WIB
Jakarta, Kompas - Perpecahan partai politik pascapendeklarasian koalisi parpol pendukng pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berlanjut. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Ali Mocthar Ngabalin menyatakan bawa koalisi partainya ke kubu Yudhoyono-Boediono tidak sah karena tidak didasarkan pada putusan Majelis Syura PBB.
Sebagai bentuk perlawanan, ia meminta seluruh pengurus PBB di daerah memberikan dukungan kepada pasangan yang didiukung Partai Golkar dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), M Jusuf Kalla - Wiranto.
Hal itu dinyatakan Ngabalin, Minggu (17/5), seusai menghadiri Deklarasi Bersama Koalisi Rakyat Tim Pemenangan JK-Wiranto di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menilai dukungan yang diberikan Ketua Umum PBB MS Kaban dan Sekretaris Jenderal Sahar L Hasan tidak berdasarkan putusan partai.
"Sampai sekarang PBB belum pernah memutuskan akan mendukung pasangan calon yang mana dalam pemilu presiden. Tanda tangan dukungan Ketua Umum dan Sekjen PBB kepada Yudhoyono-Boediono memang pernah ada musyawarah, tetapi itu bukan forum untuk mengambil keputusan", katanya.
Menurut Ngabalin, semestinya Kaban dan Sahar menunggu keputusan Majelis Syura PBB tentang dukungan PBB. "Mengapa belum ada putusan apa pun dari Majelis SYura, tetapi sudah mendukung Yudhoyono-Boediono? Saya sudah minta Majelis Syura untuk memberhentikan Kaban dan Sahar, serta menggelar muktamar luar biasa", tuturnya.
Di depan ribuan peserta koalisi pendukung JK-Wiranto, Ngabalin secara terbuka menantang pihak yang akan me-recall keanggotaannya dari DPR karena bersikap berbeda dengan Ketua Umum PBB. Ngabalin juga memimpin pembacaan ikrar kebulatan tekad pimpinan organisasi kemasyarakatan peserta deklarasi untuk mendukung JK-Wiranto. Pernyataan sikap itu diserahkan kepada Edy Baramuli dari Partai Golkar dan Dewie Yasin Limpo dari Partai Hanura.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulses Ilham Arief Siradjuddin yakin JK-Wiranto akan mendulang suara diatas perolehan suara Yudhoyono-Kall pada pemilu 2004. Pada Pemilu 2004 pasangan Yudhoyono-Kalla meraih 87 persen suara di Sulsel.
Dalam orasinya, Ngabalin menilai Jusuf Kalla adalah orang yang dizalimi sehingga pantas didukung.
Secara terpisah, Sabtu di Jakarta, WIranto menyatakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pemilu presiden pada 8 Juli 2009, pasangan JK-Wiranto, yang dikenal sebagai JK-Win, tengah mempertimbangkan membentuk tim intelijen dan kontraintelijen menghadapi lawan.
"Saya belum bisa berkoar-koar soal itu sekarang karena itu belum terjadi. Tetapi, langkah kesana sudah ada. Ini tugas kita bersama agar pilpres berjalan dengan baik", kata Wiranto.
Menurut WIranto, jika pilpres berjalan dengan jujur dan adil, itu menentukan pemimpin bangsa yang berkualitas. (ROW/HAR)
Source : Kompas
Koalisi PBB ke Demokrat dipertanyakan
Oleh : Kompas
Jakarta, Kompas - Perpecahan partai politik pascapendeklarasian koalisi parpol pendukng pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berlanjut. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Ali Mocthar Ngabalin menyatakan bawa koalisi partainya ke kubu Yudhoyono-Boediono tidak sah karena tidak didasarkan pada putusan Majelis Syura PBB.Sebagai bentuk perlawanan, ia meminta seluruh pengurus PBB di daerah memberikan dukungan kepada pasangan yang didiukung Partai Golkar dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), M Jusuf Kalla - Wiranto.
Hal itu dinyatakan Ngabalin, Minggu (17/5), seusai menghadiri Deklarasi Bersama Koalisi Rakyat Tim Pemenangan JK-Wiranto di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menilai dukungan yang diberikan Ketua Umum PBB MS Kaban dan Sekretaris Jenderal Sahar L Hasan tidak berdasarkan putusan partai.
"Sampai sekarang PBB belum pernah memutuskan akan mendukung pasangan calon yang mana dalam pemilu presiden. Tanda tangan dukungan Ketua Umum dan Sekjen PBB kepada Yudhoyono-Boediono memang pernah ada musyawarah, tetapi itu bukan forum untuk mengambil keputusan", katanya.
Menurut Ngabalin, semestinya Kaban dan Sahar menunggu keputusan Majelis Syura PBB tentang dukungan PBB. "Mengapa belum ada putusan apa pun dari Majelis SYura, tetapi sudah mendukung Yudhoyono-Boediono? Saya sudah minta Majelis Syura untuk memberhentikan Kaban dan Sahar, serta menggelar muktamar luar biasa", tuturnya.
Di depan ribuan peserta koalisi pendukung JK-Wiranto, Ngabalin secara terbuka menantang pihak yang akan me-recall keanggotaannya dari DPR karena bersikap berbeda dengan Ketua Umum PBB. Ngabalin juga memimpin pembacaan ikrar kebulatan tekad pimpinan organisasi kemasyarakatan peserta deklarasi untuk mendukung JK-Wiranto. Pernyataan sikap itu diserahkan kepada Edy Baramuli dari Partai Golkar dan Dewie Yasin Limpo dari Partai Hanura.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulses Ilham Arief Siradjuddin yakin JK-Wiranto akan mendulang suara diatas perolehan suara Yudhoyono-Kall pada pemilu 2004. Pada Pemilu 2004 pasangan Yudhoyono-Kalla meraih 87 persen suara di Sulsel.
Dalam orasinya, Ngabalin menilai Jusuf Kalla adalah orang yang dizalimi sehingga pantas didukung.
Secara terpisah, Sabtu di Jakarta, WIranto menyatakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pemilu presiden pada 8 Juli 2009, pasangan JK-Wiranto, yang dikenal sebagai JK-Win, tengah mempertimbangkan membentuk tim intelijen dan kontraintelijen menghadapi lawan.
"Saya belum bisa berkoar-koar soal itu sekarang karena itu belum terjadi. Tetapi, langkah kesana sudah ada. Ini tugas kita bersama agar pilpres berjalan dengan baik", kata Wiranto.
Menurut WIranto, jika pilpres berjalan dengan jujur dan adil, itu menentukan pemimpin bangsa yang berkualitas. (ROW/HAR)
Source : Kompas
Artikel lainnya
- Din Syamsuddin Cium Jenazah Istri untuk Terakhir Kali
- Yusril Emoh Lapor Satgas Soal Kasus Sisminbakum
- Ngabalin: Sama Denny Jangan Guru Besar, Tapi Sorban Besar Saja
- Denny Bantah Tolak Debat dengan Ngabalin
- Nasrudin Zulkarnaen, Pelobi Tingkat Tinggi yang Tewas Penuh Kontroversi
- Massa Serahkan Tuntutan ke Sekwilpres
- Ribuan orang dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terlibat aksi
- GIB Serukan Mosi Tak Percaya Pada SBY
- Ali Mochtar Ngabalin : BKPRMI Bukan Gerakan Terorisme
- Kelakuan Penyelenggara Negara Khianati Pancasila
- Federasi Timur Raya Dideklarasikan
- Ngabalin Kerahkan Pemuda Masjid
- Program 100 Hari SBY Dipertaruhkan Century
- Ngabalin: 3 Nama Berinisial S-B-Y Harus Bertanggungjawab
- Ngabalin: Ruhut Jangan Asal Tuduh
