24 May 2009 09:26:01 WIB
Indonesia kembali kehilangan prajurit terbaiknya setelah pesawat angkut jenis C-130 Hercules Alpha 1325 jatuh di Magetan, Jawa Timur, Rabu, 20 Mei. Musibah ini menambah panjang dugaan buruknya sistem pertahanan negara.Pada 4 April lalu, sebuah pesawat latih jenis Fokker 27 juga jatuh di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Minimnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dituding banyak pihak sebagai biang rentetan kecelakaan pesawat milik TNI.
Akibat anggaran yang minim, alat utama sistem pertahanan (Alutsista) Indonesia juga lemah. Kondisi ini berdampak langsung pada kurang memadainya sistem pertahanan Indonesia. Anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR-RI, Ali Mochtar Ngabalin menuturkan alokasi anggaran untuk membiayai sistem pertahanan Indonesia kalah jauh dibanding negara lain di Asia Tenggara.
Apakah rentetan kecelakaan pada peralatan militer TNI benar-benar akibat pengalokasian anggaran yang minim atau ada faktor lain. Berikut petikan wawancara Ali Mochtar Ngabalin dengan wartawan Harian Fajar, Harifuddin, Jumat, 22 Mei.
Menurut Anda, dimana letak kekurangan sistem pertahanan Indonesia?
Peristiwa jatuhnya pesawat milik TNI sangat sulit dipisahkan dengan kondisi pengalokasian anggaran untuk pertahanan Indonesia yang sangat luas ini.
Jika sekiranya pemerintah memiliki itikad baik untuk melihat sistem pertahanan Indonesia yang lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya, maka pasti sudah ditunjang dengan budjet anggaran yang memadai. Kebijakan alokasi anggaran itu ada pemerintah.
Apakah minimnya anggaran berdampak langsung terhadap rentetan kecelakaan pesawat milik TNI?
Kalau dikatakan tidak memiliki dampak langsung, itu pembohongan. Siapapun jangan berbohong menipu rakyat. Bicaralah dengan jujur bahwa salah satu faktor penyebab rangkaian kecelakaan pada Alutsista kita karena rendahnya anggaran pertahanan.
Pemerintah seharusnya menyiapkan anggaran pertahanan yang memadai. Indonesia merupakan satu-satunya negara terbesar di Asia yang terkecil anggaran pertahanannya. Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar, Laos, dan Kamboja. Anggaran yang sedikit berdampak langsung terhadap keselamatan prajurit serta keamanan peralatan TNI.
Berapa anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah?
Anggaran pertahanan yang dialokasikan dalam APBN 2009 tidak lebih dari Rp 36 triliun. Persentasenya hanya sekira 3,2 persen dari total APBN Rp 1.106 triliun atau sekira 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Rp 5.309 triliun. Anggaran itu bahkan lebih kecil dari yang dialokasikan pada 2008, yakni sebesar Rp 36,39 triliun.
Pada saat pemerintah memangkas anggaran setiap departemen sebesar 15 persen, Departemen Pertahanan yang paling merasakan dampak pemangkasan itu secara langsung.
Apa dampak pemangkasan anggaran itu pada Departemen Pertahanan?
Sangat terasa dampaknya. Betapa tidak, Departemen Pertahanan itu terbagi lima bidang, yakni alokasi untuk Departemen Pertahanan sendiri, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara.
Alokasi anggaran untuk TNI merupakan yang terkecil dari kelima bidang yang ada di Departemen Pertahanan dan mendapat prioritas pemotongan anggaran. TNI AU memperoleh alokasi anggaran sekira Rp 3,9 triliun. Polri saja mendapat alokasi anggaran Rp 23,24 triliun.
Padahal, pemotongan anggaran itu sangat berpengaruh pada pendidikan, pelatihan, dan perawatan Alutsista. Kita semua mengetahui, prajurit TNI kalau tidak berperang, pasti melakukan latihan. Sementara dana untuk membiayai pelatihannya yang juga justru dipangkas. Demikian juga dengan rencana pengadaan peralatan.
Idealnya, berapa anggaran untuk Departemen Pertahanan?
Untuk membiayai sistem pertahanan Indonesia yang sangat luas, anggaran yang dibutuhkan minimal Rp 110 triliun. Itu angka yang paling minimal untuk membiayai lima bidang di Departemen Pertahanan. TNI dan Departemen Pertahanan harus berani mengajukan anggaran yang memadai untuk membiayai operasional TNI.
DPR hanya membahas anggaran yang diusulkan oleh pemerintah. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36 triliun, itu hanya 3,2 persen dari total APBN. Singapura saja yang hanya memiliki luas 700 kilometer persegi, menyediakan anggaran USD 4,4 miliar atau Rp 45,32 triliun. Jumlah itu sekira empat persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu.
Setiap tahun, peralatan pertahanannya terus diperbarui. Bahkan, mereka menyewa lahan di negara lain hanya untuk memarkir peralatan militernya.
Apakah minimnya anggaran untuk militer karena political will pemerintah yang rendah atau memang ketersediaan anggaran yang terbatas?
Kenapa anggaran untuk membiayai pemeliharaan, perawatan, dan pengadaan alat utama sistem pertahanan kecil dan tidak bisa naik, itu karena political will pemerintah yang memang lemah. Susilo Bambang Yudhoyono kan seorang militer. Seharusnya sistem pertahanan Indonesia lebih mantap. Dia paling banyak mengetahui kekurangan sistem pertahanan karena berlatarbelakang militer.
Kesejahteraan rakyat memang harus menjadi prioritas. Tetapi semuanya harus tetap sejalan. Peningkatan kualitas sistem pertahanan tidak bisa ditunda. Di situlah yang DPR tidak mendapatkan penjelasan dari pemerintah. Political will pemerintah menjadi hal yang harus didesakkan.
Bagaimana kondisi Alutsista saat ini?
Alutsista TNI yang masih digunakan, terutama peralatan di Angkatan Udara rata-rata telah berusia 25-40 tahun. Padahal, peralatan militer di luar negeri yang telah berusia 15 tahun rata-rata sudah tidak digunakan lagi.
Pemerintah selalu ngotot bahwa tidak ada anggaran. Untuk pemerintahan yang selanjutnya, saya setuju jika anggaran pertahanan ditingkatkan. Jika tidak segera diantisipasi saat ini, maka dalam waktu dekat, akan ada lagi kecelakaan pada peralatan pertahanan kita.
Sangat disayangkan, prajurit terbaik bukannya mati di medan perang, tetapi tewas akibat kecelakaan. Kecelakaan yang menimpa pesawat yang digunakan prajurit Indonesia tidak bisa dikatakan hanya musibah saja. Manusia harus berikhtiar. Kalau pesawat sudah bagus, kemampuan personel juga berkualitas, kecelakaan akibat human error bisa ditekan. (**)
Source : Fajar Online
Anggaran Minim Biang Lemahnya Alutsista
Oleh : Fajar Online
Indonesia kembali kehilangan prajurit terbaiknya setelah pesawat angkut jenis C-130 Hercules Alpha 1325 jatuh di Magetan, Jawa Timur, Rabu, 20 Mei. Musibah ini menambah panjang dugaan buruknya sistem pertahanan negara.Pada 4 April lalu, sebuah pesawat latih jenis Fokker 27 juga jatuh di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Minimnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dituding banyak pihak sebagai biang rentetan kecelakaan pesawat milik TNI.Akibat anggaran yang minim, alat utama sistem pertahanan (Alutsista) Indonesia juga lemah. Kondisi ini berdampak langsung pada kurang memadainya sistem pertahanan Indonesia. Anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR-RI, Ali Mochtar Ngabalin menuturkan alokasi anggaran untuk membiayai sistem pertahanan Indonesia kalah jauh dibanding negara lain di Asia Tenggara.
Apakah rentetan kecelakaan pada peralatan militer TNI benar-benar akibat pengalokasian anggaran yang minim atau ada faktor lain. Berikut petikan wawancara Ali Mochtar Ngabalin dengan wartawan Harian Fajar, Harifuddin, Jumat, 22 Mei.
Menurut Anda, dimana letak kekurangan sistem pertahanan Indonesia?
Peristiwa jatuhnya pesawat milik TNI sangat sulit dipisahkan dengan kondisi pengalokasian anggaran untuk pertahanan Indonesia yang sangat luas ini.
Jika sekiranya pemerintah memiliki itikad baik untuk melihat sistem pertahanan Indonesia yang lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya, maka pasti sudah ditunjang dengan budjet anggaran yang memadai. Kebijakan alokasi anggaran itu ada pemerintah.
Apakah minimnya anggaran berdampak langsung terhadap rentetan kecelakaan pesawat milik TNI?
Kalau dikatakan tidak memiliki dampak langsung, itu pembohongan. Siapapun jangan berbohong menipu rakyat. Bicaralah dengan jujur bahwa salah satu faktor penyebab rangkaian kecelakaan pada Alutsista kita karena rendahnya anggaran pertahanan.
Pemerintah seharusnya menyiapkan anggaran pertahanan yang memadai. Indonesia merupakan satu-satunya negara terbesar di Asia yang terkecil anggaran pertahanannya. Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar, Laos, dan Kamboja. Anggaran yang sedikit berdampak langsung terhadap keselamatan prajurit serta keamanan peralatan TNI.
Berapa anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah?
Anggaran pertahanan yang dialokasikan dalam APBN 2009 tidak lebih dari Rp 36 triliun. Persentasenya hanya sekira 3,2 persen dari total APBN Rp 1.106 triliun atau sekira 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Rp 5.309 triliun. Anggaran itu bahkan lebih kecil dari yang dialokasikan pada 2008, yakni sebesar Rp 36,39 triliun.
Pada saat pemerintah memangkas anggaran setiap departemen sebesar 15 persen, Departemen Pertahanan yang paling merasakan dampak pemangkasan itu secara langsung.
Apa dampak pemangkasan anggaran itu pada Departemen Pertahanan?
Sangat terasa dampaknya. Betapa tidak, Departemen Pertahanan itu terbagi lima bidang, yakni alokasi untuk Departemen Pertahanan sendiri, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara.
Alokasi anggaran untuk TNI merupakan yang terkecil dari kelima bidang yang ada di Departemen Pertahanan dan mendapat prioritas pemotongan anggaran. TNI AU memperoleh alokasi anggaran sekira Rp 3,9 triliun. Polri saja mendapat alokasi anggaran Rp 23,24 triliun.
Padahal, pemotongan anggaran itu sangat berpengaruh pada pendidikan, pelatihan, dan perawatan Alutsista. Kita semua mengetahui, prajurit TNI kalau tidak berperang, pasti melakukan latihan. Sementara dana untuk membiayai pelatihannya yang juga justru dipangkas. Demikian juga dengan rencana pengadaan peralatan.
Idealnya, berapa anggaran untuk Departemen Pertahanan?
Untuk membiayai sistem pertahanan Indonesia yang sangat luas, anggaran yang dibutuhkan minimal Rp 110 triliun. Itu angka yang paling minimal untuk membiayai lima bidang di Departemen Pertahanan. TNI dan Departemen Pertahanan harus berani mengajukan anggaran yang memadai untuk membiayai operasional TNI.
DPR hanya membahas anggaran yang diusulkan oleh pemerintah. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36 triliun, itu hanya 3,2 persen dari total APBN. Singapura saja yang hanya memiliki luas 700 kilometer persegi, menyediakan anggaran USD 4,4 miliar atau Rp 45,32 triliun. Jumlah itu sekira empat persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu.
Setiap tahun, peralatan pertahanannya terus diperbarui. Bahkan, mereka menyewa lahan di negara lain hanya untuk memarkir peralatan militernya.
Apakah minimnya anggaran untuk militer karena political will pemerintah yang rendah atau memang ketersediaan anggaran yang terbatas?
Kenapa anggaran untuk membiayai pemeliharaan, perawatan, dan pengadaan alat utama sistem pertahanan kecil dan tidak bisa naik, itu karena political will pemerintah yang memang lemah. Susilo Bambang Yudhoyono kan seorang militer. Seharusnya sistem pertahanan Indonesia lebih mantap. Dia paling banyak mengetahui kekurangan sistem pertahanan karena berlatarbelakang militer.
Kesejahteraan rakyat memang harus menjadi prioritas. Tetapi semuanya harus tetap sejalan. Peningkatan kualitas sistem pertahanan tidak bisa ditunda. Di situlah yang DPR tidak mendapatkan penjelasan dari pemerintah. Political will pemerintah menjadi hal yang harus didesakkan.
Bagaimana kondisi Alutsista saat ini?
Alutsista TNI yang masih digunakan, terutama peralatan di Angkatan Udara rata-rata telah berusia 25-40 tahun. Padahal, peralatan militer di luar negeri yang telah berusia 15 tahun rata-rata sudah tidak digunakan lagi.
Pemerintah selalu ngotot bahwa tidak ada anggaran. Untuk pemerintahan yang selanjutnya, saya setuju jika anggaran pertahanan ditingkatkan. Jika tidak segera diantisipasi saat ini, maka dalam waktu dekat, akan ada lagi kecelakaan pada peralatan pertahanan kita.
Sangat disayangkan, prajurit terbaik bukannya mati di medan perang, tetapi tewas akibat kecelakaan. Kecelakaan yang menimpa pesawat yang digunakan prajurit Indonesia tidak bisa dikatakan hanya musibah saja. Manusia harus berikhtiar. Kalau pesawat sudah bagus, kemampuan personel juga berkualitas, kecelakaan akibat human error bisa ditekan. (**)
Source : Fajar Online
Artikel lainnya
- Nasrudin Zulkarnaen, Pelobi Tingkat Tinggi yang Tewas Penuh Kontroversi
- Massa Serahkan Tuntutan ke Sekwilpres
- Ribuan orang dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terlibat aksi
- GIB Serukan Mosi Tak Percaya Pada SBY
- Ali Mochtar Ngabalin : BKPRMI Bukan Gerakan Terorisme
- Kelakuan Penyelenggara Negara Khianati Pancasila
- Federasi Timur Raya Dideklarasikan
- Ngabalin Kerahkan Pemuda Masjid
- Program 100 Hari SBY Dipertaruhkan Century
- Ngabalin: 3 Nama Berinisial S-B-Y Harus Bertanggungjawab
- Ngabalin: Ruhut Jangan Asal Tuduh
- Hendak Berunjuk Rasa, Adhie Massardi Lapor Polda
- Ngabalin: Stop Sogok Menyogok
- Ngabalin: Jalin Komunikasi dengan Pemerintah
- Ngabalin: Jangan bermain-main dengan Amanah
