07 Jun 2009 12:26:54 WIB
JAKARTA -- Pelanggaran batas wilayah yang terus dilakukan Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) dengan memasuki teritorial Indonesia di perairan Ambalat sudah menjurus pada sikap menganggap remeh pemerintah IndonesiaUntuk itu, pemerintah diminta segera bertindak tegas dan tidak ragu-ragu menegakkan harga diri bangsa.“Kalau pemerintah Indonesia ragu, bimbang dan tidak percaya dengan keuatan-kekuatannya secara de facto dan de jure terkait blok Ambalat, itu pasti masalahnya sama dengan Sipadan Ligitan.
Kita siap-siap akan kehilangan wilayah lagi,” tegas anggota Komisi I DPR RI asal Sulsel, Ali Mochtar Ngabalin, di Jakarta pada Rabu 3 Juni. Menurut Ngabalin, pemerintah saat ini perlu menunjukkan sikap tegasnya agar tidak terus dipandang remeh Malaysia. Ngabalin mengisahkan, saat Komisi I mengunjungi Ambalat saat masalah pelanggaran batas wilayah ini bergulir kali pertama pertengahan 2005 silam, pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah agar permasalahan blok Ambalat tidak dianggap remeh.
“Tidak boleh dibiarkan saja begitu tanpa ada penyelesaian secara optimal. Penyelesaian optimal itu adalah dengan menyiapkan seluruh dokumen kita yang autentik, yang lebih kuat, untuk dibicarakan dengan baik,” tutur Ngabalin. Sebagaimana diusulkan oleh Wapres RI HM Jusuf kalla, Ngabalin sepakat agar persoalan Ambalat ini secepatnya dibicarakan di tingkat kepala negara. “Dengan begitu, persoalan ini selesai lebih cepat dan lebih baik,” kata Ngabalin.
Jika upaya pembicaraan di tingkat kepala negara sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, maka sikap tegas harus diambil. Seperti apa itu? Menurut Ngabalin, jika kapal TDLM masih juga melanggar, harus ditindak tegas dengan menenggelamkannya.
“Tapi di sisi lain, kita tidak punya kemampuan untuk itu. Makanya, DPR akan menyampaikan ke presiden untuk tembak saja. Tidak usah banyak teori dan tidak usah ragu,” tegas Ngabalin. Karena sikap pemerintah yang tidak kunjung menunjukkan ketegasan, Ngabalin pun menilai republik ini hampir sama dengan republik mimpi.
“Karena kalau memang republik nyata, tentu harga diri harus ditegakkan dengan segala cara,” tandasnya lagi. Senada dengan Ngabalin, Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga menegaskan, perairan Ambalat adalah wilayah perairan RI. Kapal asing yang masuk, termasuk kapal perang Malaysia yang tanpa izin, harus diingatkan. “Kalau tidak mengindahkan maka harus diusir dan dihalau. Kalau perlu ditembak,” tegas Theo.
Pemerintah diminta untuk segera mendukung pengamanan Ambalat dengan mengirim armada KRI dan pesawat terbang yang lebih banyak. Itu, katanya, untuk mendukung negosiasi dengan Malaysia.
Hanya saja, Theo mengingatkan, bahwa negosiasi yang akan dilakukan dengan Malaysia hanya bertujuan satu, yaitu mendapat pengakuan Malaysia tentang kedaulatan RI atas Ambalat. “Selain itu, tidak boleh,” tandas Theo.
Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Tjahjo Kumolo mengajak pemerintah dan DPR harus bersatu mengecam sikap Malaysia yang sudah melanggar teritorial Indonesia. Panglima TNI juga harus tegas menunjukkan sikap dalam menegakkan kedaulatan RI.
“Ini sudah persoalan harga diri bangsa. Untuk apa kerja sama di segala bidang termasuk militer dengan Malaysia jika sikap mereka tidak menunjukkan penghormatan sedikitpun kepada Indonesia,” tandas ketua Fraksi PDI-P DPR RI ini. (ysd)
Tenggelamkan Atau Tembak
Oleh : Fajar Online
JAKARTA -- Pelanggaran batas wilayah yang terus dilakukan Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) dengan memasuki teritorial Indonesia di perairan Ambalat sudah menjurus pada sikap menganggap remeh pemerintah IndonesiaUntuk itu, pemerintah diminta segera bertindak tegas dan tidak ragu-ragu menegakkan harga diri bangsa.“Kalau pemerintah Indonesia ragu, bimbang dan tidak percaya dengan keuatan-kekuatannya secara de facto dan de jure terkait blok Ambalat, itu pasti masalahnya sama dengan Sipadan Ligitan.
Kita siap-siap akan kehilangan wilayah lagi,” tegas anggota Komisi I DPR RI asal Sulsel, Ali Mochtar Ngabalin, di Jakarta pada Rabu 3 Juni. Menurut Ngabalin, pemerintah saat ini perlu menunjukkan sikap tegasnya agar tidak terus dipandang remeh Malaysia. Ngabalin mengisahkan, saat Komisi I mengunjungi Ambalat saat masalah pelanggaran batas wilayah ini bergulir kali pertama pertengahan 2005 silam, pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah agar permasalahan blok Ambalat tidak dianggap remeh.
“Tidak boleh dibiarkan saja begitu tanpa ada penyelesaian secara optimal. Penyelesaian optimal itu adalah dengan menyiapkan seluruh dokumen kita yang autentik, yang lebih kuat, untuk dibicarakan dengan baik,” tutur Ngabalin. Sebagaimana diusulkan oleh Wapres RI HM Jusuf kalla, Ngabalin sepakat agar persoalan Ambalat ini secepatnya dibicarakan di tingkat kepala negara. “Dengan begitu, persoalan ini selesai lebih cepat dan lebih baik,” kata Ngabalin.
Jika upaya pembicaraan di tingkat kepala negara sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, maka sikap tegas harus diambil. Seperti apa itu? Menurut Ngabalin, jika kapal TDLM masih juga melanggar, harus ditindak tegas dengan menenggelamkannya.
“Tapi di sisi lain, kita tidak punya kemampuan untuk itu. Makanya, DPR akan menyampaikan ke presiden untuk tembak saja. Tidak usah banyak teori dan tidak usah ragu,” tegas Ngabalin. Karena sikap pemerintah yang tidak kunjung menunjukkan ketegasan, Ngabalin pun menilai republik ini hampir sama dengan republik mimpi.
“Karena kalau memang republik nyata, tentu harga diri harus ditegakkan dengan segala cara,” tandasnya lagi. Senada dengan Ngabalin, Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga menegaskan, perairan Ambalat adalah wilayah perairan RI. Kapal asing yang masuk, termasuk kapal perang Malaysia yang tanpa izin, harus diingatkan. “Kalau tidak mengindahkan maka harus diusir dan dihalau. Kalau perlu ditembak,” tegas Theo.
Pemerintah diminta untuk segera mendukung pengamanan Ambalat dengan mengirim armada KRI dan pesawat terbang yang lebih banyak. Itu, katanya, untuk mendukung negosiasi dengan Malaysia.
Hanya saja, Theo mengingatkan, bahwa negosiasi yang akan dilakukan dengan Malaysia hanya bertujuan satu, yaitu mendapat pengakuan Malaysia tentang kedaulatan RI atas Ambalat. “Selain itu, tidak boleh,” tandas Theo.
Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Tjahjo Kumolo mengajak pemerintah dan DPR harus bersatu mengecam sikap Malaysia yang sudah melanggar teritorial Indonesia. Panglima TNI juga harus tegas menunjukkan sikap dalam menegakkan kedaulatan RI.
“Ini sudah persoalan harga diri bangsa. Untuk apa kerja sama di segala bidang termasuk militer dengan Malaysia jika sikap mereka tidak menunjukkan penghormatan sedikitpun kepada Indonesia,” tandas ketua Fraksi PDI-P DPR RI ini. (ysd)
Artikel lainnya
- Nasrudin Zulkarnaen, Pelobi Tingkat Tinggi yang Tewas Penuh Kontroversi
- Massa Serahkan Tuntutan ke Sekwilpres
- Ribuan orang dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terlibat aksi
- GIB Serukan Mosi Tak Percaya Pada SBY
- Ali Mochtar Ngabalin : BKPRMI Bukan Gerakan Terorisme
- Kelakuan Penyelenggara Negara Khianati Pancasila
- Federasi Timur Raya Dideklarasikan
- Ngabalin Kerahkan Pemuda Masjid
- Program 100 Hari SBY Dipertaruhkan Century
- Ngabalin: 3 Nama Berinisial S-B-Y Harus Bertanggungjawab
- Ngabalin: Ruhut Jangan Asal Tuduh
- Hendak Berunjuk Rasa, Adhie Massardi Lapor Polda
- Ngabalin: Stop Sogok Menyogok
- Ngabalin: Jalin Komunikasi dengan Pemerintah
- Ngabalin: Jangan bermain-main dengan Amanah
