10 Jun 2009 11:08:35 WIB
JAKARTA--MI: Janji para capres dalam penyelesaian secara hukum para tokoh yang diduga terlibat pelanggaran HAM di masa lalu diragukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
"Para capres ini tak punya visi yang jelas dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Apalagi yang sudah jelas-jelas dipanggil Komnas HAM, tapi tidak datang," kata Koordinator Human Rights Working Group (HRWG) Victor Da Costa dan Rafendi Djamin dari Kontras dalam diskusi Visi dan Misi Capres soal HAM di Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut Victor, padahal ada tokoh yang sudah dipanggil Komnas HAM, namun tidak hadir. "Lalu bagaimana mereka mau menyelesaikan persoalan HAM, kalau dipanggil Komnas HAM saja tidak datang," tambahnya.
Karena itu, kata Victor, seorang calon pemimpin negara mesti tidak memiliki sandungan kasus pelanggaran HAM. "Supaya yang jadi capres nanti, terpanggil untuk menyelesaikan pelanggaran HAM," katanya.
Menurut Victor, harus ada kemauan dan keinginan pemimpin negara dalam menyelesaikan pelanggar HAM. "Inikan soal komitmen pemimpin, siapapun yang terpilih menjadi presiden agar bisa menyelesaikan kasus HAM," tambahnya.
Sedangkan Rafendi meminta agar sejumlah kasus pelanggaran HAM tidak bisa lewat begitu saja. "Harus ada penyelesaian yang jelas," ungkapnya.
Sementara itu, tim sukses JK-Wiranto, Ali Mochtar Ngabalin yang hadir dalam diskusi itu, menjamin Jusuf Kalla dan Wiranto siap mendiskusikan komitmen pasangan capres/cawapres tersebut untuk penegakan HAM. "Saya siap untuk menghadirkan JK-Wiranto untuk berdiskusi soal penegakkan Hak Azasi Manusia ini," tantangnya.
Menurut Ngabalin yang juga anggota Komisi I DPR RI itu, pasangan JK-Win adalah kandidat presiden dan wapres yang paling siap untuk berdebat soal penegakkan HAM dan demokrasi. Ditegaskannya, rekam jejak Jusuf Kalla telah membuktikan sosok yang kini menjabat Wapres itu sangat peduli dengan persoalan HAM dan perdamaian. "JK jelas telah buktikan soal HAM ini dengan aktif menyelesaikan konflik di Poso, Aceh, dan lain-lainnya," pungkasnya. (Ant/OL-06)
Source : Media Indonesia
Komitmen Capres Soal Penyelesaian Kasus HAM Diragukan
Oleh : Media Indonesia
JAKARTA--MI: Janji para capres dalam penyelesaian secara hukum para tokoh yang diduga terlibat pelanggaran HAM di masa lalu diragukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
"Para capres ini tak punya visi yang jelas dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Apalagi yang sudah jelas-jelas dipanggil Komnas HAM, tapi tidak datang," kata Koordinator Human Rights Working Group (HRWG) Victor Da Costa dan Rafendi Djamin dari Kontras dalam diskusi Visi dan Misi Capres soal HAM di Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut Victor, padahal ada tokoh yang sudah dipanggil Komnas HAM, namun tidak hadir. "Lalu bagaimana mereka mau menyelesaikan persoalan HAM, kalau dipanggil Komnas HAM saja tidak datang," tambahnya.
Karena itu, kata Victor, seorang calon pemimpin negara mesti tidak memiliki sandungan kasus pelanggaran HAM. "Supaya yang jadi capres nanti, terpanggil untuk menyelesaikan pelanggaran HAM," katanya.
Menurut Victor, harus ada kemauan dan keinginan pemimpin negara dalam menyelesaikan pelanggar HAM. "Inikan soal komitmen pemimpin, siapapun yang terpilih menjadi presiden agar bisa menyelesaikan kasus HAM," tambahnya.
Sedangkan Rafendi meminta agar sejumlah kasus pelanggaran HAM tidak bisa lewat begitu saja. "Harus ada penyelesaian yang jelas," ungkapnya.
Sementara itu, tim sukses JK-Wiranto, Ali Mochtar Ngabalin yang hadir dalam diskusi itu, menjamin Jusuf Kalla dan Wiranto siap mendiskusikan komitmen pasangan capres/cawapres tersebut untuk penegakan HAM. "Saya siap untuk menghadirkan JK-Wiranto untuk berdiskusi soal penegakkan Hak Azasi Manusia ini," tantangnya.
Menurut Ngabalin yang juga anggota Komisi I DPR RI itu, pasangan JK-Win adalah kandidat presiden dan wapres yang paling siap untuk berdebat soal penegakkan HAM dan demokrasi. Ditegaskannya, rekam jejak Jusuf Kalla telah membuktikan sosok yang kini menjabat Wapres itu sangat peduli dengan persoalan HAM dan perdamaian. "JK jelas telah buktikan soal HAM ini dengan aktif menyelesaikan konflik di Poso, Aceh, dan lain-lainnya," pungkasnya. (Ant/OL-06)
Source : Media Indonesia
Artikel lainnya
- Din Syamsuddin Cium Jenazah Istri untuk Terakhir Kali
- Yusril Emoh Lapor Satgas Soal Kasus Sisminbakum
- Ngabalin: Sama Denny Jangan Guru Besar, Tapi Sorban Besar Saja
- Denny Bantah Tolak Debat dengan Ngabalin
- Nasrudin Zulkarnaen, Pelobi Tingkat Tinggi yang Tewas Penuh Kontroversi
- Massa Serahkan Tuntutan ke Sekwilpres
- Ribuan orang dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terlibat aksi
- GIB Serukan Mosi Tak Percaya Pada SBY
- Ali Mochtar Ngabalin : BKPRMI Bukan Gerakan Terorisme
- Kelakuan Penyelenggara Negara Khianati Pancasila
- Federasi Timur Raya Dideklarasikan
- Ngabalin Kerahkan Pemuda Masjid
- Program 100 Hari SBY Dipertaruhkan Century
- Ngabalin: 3 Nama Berinisial S-B-Y Harus Bertanggungjawab
- Ngabalin: Ruhut Jangan Asal Tuduh
